RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

Rincian Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a.    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1)    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

a)   pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;

b)   selokan;

c)   tempat pembuangan sampah;

d)   gerobak sampah;

e)   kendaraan pengangkut sampah;

f)     mesin pengolah sampah; dan

g)   sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

a)    tambatan perahu;

b)    jalan pemukiman;

c)    jalan poros Desa;

d)    jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

e)    jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

f)     jembatan Desa;

g)    gorong-gorong;

h)   terminal Desa; dan

i)     sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

a)    pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b)    pembangkit listrik tenaga diesel;

c)    pembangkit listrik tenaga matahari;

d)    instalasi biogas;

e)    jaringan distribusi tenaga listrik; dan

f)     sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)    Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a)    jaringan internet untuk warga Desa;

b)    website Desa;

c)    peralatan pengeras suara (loudspeaker);

d)    telepon umum;

e)    radio Single Side Band (SSB); dan

f)     sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b.    Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1)    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a)    air bersih berskala Desa;

g)    sanitasi lingkungan;

h)   jambanisasi;

i)     mandi, cuci, kakus (MCK);

j)      mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

k)    alat bantu penyandang disabilitas;

l)     panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

m)  balai pengobatan;

n)   posyandu; dan

o)    sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a)    taman bacaan masyarakat;

b)    bangunan PAUD;

c)    buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

d)    wahana permainan anak di PAUD;

e)    taman belajar keagamaan;

f)     bangunan perpustakaan Desa;

g)    buku/bahan bacaan;

h)   balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

i)     sanggar seni;

j)      film dokumenter;

k)    peralatan kesenian; dan

l)     sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c.    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1)    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    bendungan berskala kecil;

b)    pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;

c)    irigasi Desa;

d)    percetakan lahan pertanian;

e)    kolam ikan;

f)     kapal penangkap ikan;

g)    tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

h)   tambak garam;

i)     kandang ternak;

j)      mesin pakan ternak;

k)    gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

l)     sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)    Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b)    lumbung Desa;

c)    gudang pendingin (cold storage); dan

d)    sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)    Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    mesin jahit;

b)    peralatan bengkel kendaraan bermotor;

c)    mesin bubut untuk mebeler; dan

d)    sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)    Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    pasar Desa;

b)    pasar sayur;

c)    pasar hewan;

d)    tempat pelelangan ikan;

e)    toko online;

f)     gudang barang; dan

g)    sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5)    Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

a)    pondok wisata;

b)    panggung hiburan;

c)    kios cenderamata;

d)    kios warung makan;

e)    wahana permainan anak;

f)     wahana permainan outbound;

g)    taman rekreasi;

h)   tempat penjualan tiket;

i)     rumah penginapan;

j)      angkutan wisata; dan

k)    sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6)    Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    penggilingan padi;

b)    peraut kelapa;

c)    penepung biji-bijian;

d)    pencacah pakan ternak;

e)    sangrai kopi;

f)     pemotong/pengiris buah dan sayuran;

g)    pompa air;

h)   traktor mini; dan

i)     sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d.    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1)    pembuatan terasering;

2)    kolam untuk mata air;

3)    plesengan sungai;

4)    pencegahan abrasi pantai; dan

5)    sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e.    Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1)    pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

2)    pembangunan gedung pengungsian;

3)    pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

4)    rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

5)    sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a.    Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1)    pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

a)    penyediaan air bersih;

b)    pelayanan kesehatan lingkungan;

c)    penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

d)    pengelolaan balai pengobatan Desa;

e)    perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;

f)     pengobatan untuk lansia;

g)    fasilitasi keluarga berencana;

h)   pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan

i)     kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)    pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a)    bantuan insentif guru PAUD;

b)    bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

c)    penyelenggaraan pelatihan kerja;

d)    penyelengaraan kursus seni budaya;

e)    bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

f)     pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

g)    kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b.    Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1)    pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

a)    pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

b)    pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c)    pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)    pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

a)    pengelolaan terminal Desa;

b)    pengelolaan tambatan perahu; dan

c)    pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)    pengembangan energi terbarukan, antara lain:

a)    pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

b)    pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

c)    pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

d)    pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

e)    Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)    pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a)    sistem informasi Desa;

b)    koran Desa;

c)    website Desa;

d)    radio komunitas; dan

e)    pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c.    pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1)    pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    pembibitan tanaman pangan;

b)    pembibitan tanaman keras;

c)    pengadaan pupuk;

d)    pembenihan ikan air tawar;

e)    pengelolaan usaha hutan Desa;

f)     pengelolaan usaha hutan sosial;

g)    pengadaan bibit/induk ternak;

h)   inseminasi buatan;

i)     pengadaan pakan ternak; dan

j)      sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)    pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    tepung tapioka;

b)    kerupuk;

c)    keripik jamur;

d)    keripik jagung;

e)    ikan asin;

f)     abon sapi;

g)    susu sapi;

h)   kopi;

i)     coklat;

j)      karet; dan

k)    pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)    pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    meubelair kayu dan rotan,

b)    alat-alat rumah tangga,

c)    pakaian jadi/konveksi

d)    kerajinan tangan;

e)    kain tenun;

f)     kain batik;

g)    bengkel kendaraan bermotor;

h)   pedagang di pasar;

i)     pedagang pengepul; dan

j)      pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)    pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

a)    pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

b)    penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan

c)    penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.

5)    pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    pengelolaan hutan Desa;

b)    industri air minum;

c)    industri pariwisata Desa;

d)    industri pengolahan ikan; dan

e)    produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

6)    pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

a)    pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

b)    pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

c)    pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

d)    pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7)    pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

b)    bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

c)    pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8)    pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    sosialisasi TTG;

b)    pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa

c)    percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

d)    pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9)    pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    penyediaan informasi harga/pasar;

b)    pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

c)    kerjasama perdagangan antar Desa;

d)    kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

e)    pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d.    penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1)    penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

2)    pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

3)    pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

4)    penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e.    pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1) pembibitan pohon langka;

2) reboisasi;

3) rehabilitasi lahan gambut;

4) pembersihan daerah aliran sungai;

5) pemeliharaan hutan bakau;

6) perlindungan terumbu karang; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f.     Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis

1)    Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

a)    pengembangan sistem informasi Desa;

b)    pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan

c)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)     Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

a)    penyusunan arah pengembangan Desa;

b)    penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan

c)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)    Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

a)    pendataan potensi dan aset Desa;

b)    penyusunan profil Desa/data Desa;

c)    penyusunan peta aset Desa; dan

d)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)    Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

a)    sosialisasi penggunaan dana Desa;

b)    penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

c)    penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

d)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5)    Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

a)    pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;

b)    pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

c)    pengembangan sistem informasi Desa; dan

d)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6)    Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:

a)    pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

b)    pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan

c)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7)    Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

a)    penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

b)    penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

c)    Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8)    Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:

a)    pelatihan kepemimpinan;

b)    pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;

c)    pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

d)    kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9)    Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)    pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan

b)    pelatihan teknologi tepat guna;

c)    pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;

d)    pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:

1.    warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;

2.    tenaga kerja usia produktif;

3.    kelompok usaha ekonomi produktif;

4.    kelompok perempuan;

5.    kelompok pemuda;

6.    kelompok tani;

7.    kelompok nelayan;

8.    kelompok pengrajin; dan

9.    warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

e)    kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

a)    Pemantauan berbasis komunitas;

b)    Audit berbasis komunitas;

c)    Pengembangan unit pengaduan di Desa;

d)    Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

e)    Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

f)     Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIAYAI DANA DESA

a.    Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

1)    tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

2)    tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan

3)    termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b.    Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Diolah dari : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017